tanya jawab akuntansi sektor publik (2)

 

SOAL 1

Pengadaan barang/jasa publik atau pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini menggunakan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan segala aturan turunannya yang dapat diunduh pada https://jdih.lkpp.go.id/ khususnya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

 

Lakukan analisis terhadap berbagai peraturan tersebut, khususnya pada Peraturan LKPP No 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, kemudian isilah titik-tik pada kumpulan diagram di bawah ini

Untuk memudahkan menjawab, berikut ini beberapa alternatif jawaban:

·         Tender

·         E-purchasing

·         Pengadaan langsung

·         Penunjukan langsung

·         Tender cepat

 

Berikut ini beberapa pilihan jawaban:

·         Lumsum

·         Kontrak payung

·         Gabungan lumsum dan harga satuan

·         Waktu penugasan

·         Harga satuan

·         Terima jadi (turnkey)

 

Berikut beberapa alternatif jawaban:

·         Tender jasa lainnya

·         Tender barang

·         Seleksi jasa konsultansi perorangan

·         Pascakualifikasi

·         Penunjukan langsung

·         Seleksi jasa konsultansi badan usaha

·         Tender pekerjaan konstruksi

·         Prakualifikasi

SOAL 2

Anda selaku analis kebijakan di suatu Pemerintah Daerah (di tempat ada domisili) diminta pimpinan anda untuk mengevaluasi perbandingan ASET TETAP Pemda tempat anda bekerja dengan setidaknya 3 Pemerintah Daerah yang bersebelahan. Sumber data adalah Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019.

Pertanyaan:

Carilah informasi APBD Pemerintah Daerah (di tempat anda) kemudian bandingkan dengan APBD Pemerintah Daerah yang bersebelahan dengan domisili anda (setidaknya 3 Pemda). Setiap APBD, cukup ambil data aset tetap saja. Sumber informasi wajib disertakan dan harus dari sumber yang valid dan dapat dipercaya.

No	Uraian	Aset tetap Pemda .....	Aset tetap Pemda .....	Aset tetap Pemda .....
1	Tanah
2	Peralatan dan mesin
3	Gedung dan bangunan
4	Jalan, irigasi dan jaringan
5	Aset tetap lainnya
6	Konstruksi dalam pengerjaan
7	Akumulasi penyusutan
Sumber informasi Pemda .... adalah .................. Sumber informasi Pemda .... adalah .................. Sumber informasi Pemda .... adalah ..................

 

Kemudian buatlah grafik batang untuk membandingkan aset tetap tersebut

Dan terakhir berikan analisis deskriptif terhadap hasil observasi anda dan grafik anda tersebut

 

SOAL 3

Anda selaku analis kebijakan di Sekretariat Negara (Sesneg) diminta Presiden RI anda untuk mengobservasi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pertanyaan:

Atas observasi yang anda lakukan, isilah tabel informasi yang dibutuhkan oleh Presiden di bawah ini

Pertanyaan	Jawaban
Link / tautan LHP LKPP Tahun 2019	https://www.bpk.go.id/lkpp
Struktur LHP LKPP Tahun 2019
Standar pemeriksaan yang digunakan oleh BPK RI	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
Opini BPK	Wajar Tanpa Pengecualian
Jumlah kelemahan dalam pengendalian intern	BPK menemukan 26 kelemahan pengendalian intern dan 5 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut.
Temuan SPI terkait pengelolaan aset tak berwujud	Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tak Berwujud pada 32 Kementerian/Lembaga Belum Memadai Berdampak Adanya Saldo BMN yang Tidak Akurat serta Penatausahaan dan Pencatatan Aset Tak Berwujud yang Tidak Sesuai Ketentuan;
Temuan SPI terkait Universitas Indonesia	Terdapat Pencatatan Ganda atas Aset Sebesar Rp1,47 Triliun yang Diakui Sebagai Aset Tetap pada LK PTNBH Universitas Indonesia Tahun 2019 dan Persediaan pada LK Kemenristekdikti Tahun 2019;
Temuan SPI terkait realisasi belanja untuk diserahkan kepada masyarakat	Penyajian Aset yang Berasal dari Realisasi Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp44,20 Triliun pada 34 K/L Tidak Seragam, serta Terdapat Permasalahan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat yang tidak Sesuai Ketentuan
Rekomendasi BPK terkait dokumen Surat Setoran Pajak (SSP)	Memerintahkan Direktur Jenderal Pajak agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK pada LHP terdahulu yaitu menyempurnakan informasi pemungut pajak dalam SSP dan menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi MPN;
Rekomendasi BPK terkait anggota TNI/Polri	Menetapkan kebijakan terkait pertanggungjawaban atas penurunan nilai investasi yang bersumber dari AIP dan dampaknya terhadap kewajiban kepada Anggota TNI/POLRI dengan memperhatikan PP Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Jumlah Kementerian/Lembaga yang menjadi entitas pemeriksaan	89 lembaga
Hasil reviu terkait kemandirian fiskal Pemerintah Daerah	Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan 2019 Hasil reviu menunjukkan bahwa sebagian besar Pemerintah Daerah belum mandiri. Hal ini diindikasikan dengan hasil perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) berikut ini. a. Pada Tahun Anggaran (TA) 2018, Pemerintah Provinsi yang Belum Mandiri sebanyak 10 Provinsi dan turun menjadi 8 Provinsi pada TA 2019. Adapun jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang Belum Mandiri sebanyak 471 Kabupaten/Kota pada TA 2018 dan turun menjadi 458 Kabupaten/Kota pada TA 2019; b. Terdapat sedikitnya 102 daerah dengan nilai IKF dibawah 0,05 yang menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut sangat tergantung dengan dana transfer, karena PAD hanya cukup untuk membiayai 5% belanja daerah; c. Terdapat 16 Provinsi dengan kategori Menuju Kemandirian pada TA 2018 dan meningkat menjadi 18 Provinsi pada TA 2019. Sedangkan jumlah Kabupaten/Kota yang masuk
Temuan pada LHP SPI Tahun 2019 terkait penggunaan rekening pribadi	Terdapat Penggunaan Rekening Pribadi untuk Pengelolaan Dana yang Bersumber dari APBN, Saldo Kas Tidak Sesuai dengan Fisik, Sisa Kas Terlambat/ Belum Disetor dan Penggunaan Kas yang Tidak Dilengkapi Dokumen Pertanggungjawaban pada 34 Kementerian/Lembaga;
Temuan pada LHP SPI Tahun 2019 terkait penggunaan rekening pribadi	Terdapat Penggunaan Rekening Pribadi untuk Pengelolaan Dana yang Bersumber dari APBN, Saldo Kas Tidak Sesuai dengan Fisik, Sisa Kas Terlambat/ Belum Disetor dan Penggunaan Kas yang Tidak Dilengkapi Dokumen Pertanggungjawaban pada 34 Kementerian/Lembaga;
Temuan pada LHP SPI Tahun 2019 terkait Aset Tak Berwujud	Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tak Berwujud pada 32 Kementerian/Lembaga Belum Memadai Berdampak Adanya Saldo BMN yang Tidak Akurat serta Penatausahaan dan Pencatatan Aset Tak Berwujud yang Tidak Sesuai Ketentuan;
Temuan pada LHP Kepatuhan Tahun 2019 terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 40 K/L Minimal Sebesar Rp709,64 Miliar, serta Pengelolaan Piutang pada 16 K/L Sebesar Rp1,78 Triliun Belum Sesuai Ketentuan;
Temuan pada LHP Kepatuhan Tahun 2019 terkait Realisasi Belanja	Penyajian Aset yang Berasal dari Realisasi Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp44,20 Triliun pada 34 K/L Tidak Seragam, serta Terdapat Permasalahan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat yang tidak Sesuai Ketentuan;
Rincian permasalahan belanja pada temuan terkait realisasi belanja	Penyajian Aset yang Berasal dari Realisasi Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp44,20 Triliun pada 34 K/L Tidak Seragam, serta Terdapat Permasalahan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat yang tidak Sesuai Ketentuan;
Klasifikasi kondisi kemandirian fiskal daerah	Sebagian besar Pemerintah daerah belum mandiri
Peta kemandirian fiskal provinsi tahun anggaran 2019

Berbagi :